Politik Etis – dari Belanda untuk Indonesia

Asal Mula Politik Etis 

Ilustrasi Pemerintahan Belanda Saat Menjajah Hindia Belanda (Indonesia) Hingga Memunculkan Politik Etis (dok. Shutterstock)
Ilustrasi Pemerintahan Belanda Saat Menjajah Hindia Belanda (Indonesia) Hingga Memunculkan Politik Etis (dok. Shutterstock)

Politik etis adalah suatu gagasan yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan masyarakat kolonial (yang dijajah).

Karena alasan inilah politik etis dapat diartikan sebagai politik balas budi.

Munculnya politik etis yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda menjadi wajib ditunaikan karena telah sekian waktu lamanya Belanda memperoleh keuntungan dari tanah Hindia Belanda (nama Indonesia saat itu) sedangkan rakyat pribumi menderita kesengsaraan, salah satunya adalah akibat adanya tanam paksa.

Awalnya penderitaan ini tidak pernah digubris oleh para petinggi Belanda di Indonesia. Tanam paksa secara nyata telah merenggut nyawa yang entah berapa jumlahnya.

Para petinggi Belanda memiliki motto bahwa persoalannya yang terjadi di Hindia Belanda (Indonesia) akan tetap berada di Hindia Belanda. “What happens in East Indies stays in East Indies.”

Namun nampaknya Tuhan mulai membuka aib yang disembunyikan para petinggi di Hindia Belanda, hingga akhirnya berita penderitaan ini sampai di telinga Ratu Wilhelmina.

Sang ratu memerintahkan para bawahannya untuk membalas budi para pribumi atas perjuangan dan penderitaan yang telah mereka rasakan.

Namun, politik etis mengalami banyak perselisihan paham yang melatarbelakanginya. Ini disebabkan karena adanya konflik antara golongan humanis dan golongan liberal di parlemen Belanda.

Meski pro dan kontra senantiasa menyelimuti, pada tanggal 17 desember 1901 Belanda memberlakukan politik etis melalui pidato yang diumumkan oleh Ratu Wilhelmina I.

Sejak diberlakukannya sistem ini, secara sah, perintah Belanda memiliki kewajiban untuk membayar utang budi kepada Hindia Belanda (Indonesia).

Tokoh Pencetus Politik Etis

Dari awal artikel ini gue selalu mention Ratu Wilhelmina, memang benar dia yang memerintahkan politik etis diberlakukan di Hindia-Belanda, namun apakah politik etis adalah hasil pemikirannya?

Jawabannya, tidak.

Tokoh pencetus politik etis adalah seorang pengacara dan ahli hukum bernama lengkap Conrad Theodore van Deventer ini.

Melalui tulisan berjudul “Een eereschuld” (utang kehormatan) yang dipublikasikan di koran De Gids pada tahun 1899, Van Deventer seolah menampar keras-keras pipi Belanda yang telah sekian waktu lamanya menghisap kekayaan Hindia Belanda tanpa menghiraukan kesejahteraan warga pribumi.

Tulisan inilah yang akhirnya memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Belanda hingga akhirnya politik etis diberlakukan pada tahun 1901.

Van Deventer sendiri telah bergabung dengan partai liberal demokrat pada tahun 1897 dan menjadi anggota parlemen Belanda selama dua periode.

Periode pertama adalah pada tahun 1905-1909 sedangkan periode kedua dijabatnya sejak 1913 hingga kematiannya pada tahun 1915.

Selain Deventer, tokoh lain yang memiliki peran atas tercetusnya politik ini adalah seorang wartawan Belanda bernama Pieter Brooshooft.

Brooshooft menghabiskan hidupnya mengelilingi Indonesia untuk melihat sendiri ketidaksejahteraan yang dialami pribumi.

Dan melalui buku berjudul Memorie over den toestand in indie (Catatan tentang keadaan di Hindia), Brooshooft menggugat parlemen Belanda hingga mendorong adanya keadilan kepada rakyat Hindia-Belanda.

Selain karena merasa telah diuntungkan dari kerja keras para pribumi Hindia-Belanda, alasan lain politik etis didukung adalah adanya kewajiban meningkatkan kedudukan hukum masyarakat adat Umat ​​Kristen di Hindia Belanda.

Dan memberikan dukungan yang kuat kepada misi Kristen (Kristenisasi) agar dapat ditanamkan di seluruh wilayah jajahan Belanda.

Lalu apa saja isi dari politik etis ini? Jika benar-benar ingin membalas budi, bukankah harusnya Belanda memiliki sistem yang matang untuk membantu para pribumi?